Pilkada Tidak Langsung, Mungkinkah?

Mungkinkah pemilihan kepada daerah (pilkada) digelar secara tidak langsung? Pertanyaan itu akan menarik ketika penyelanggaraan pilkada dianggap telah menghambur-hamburkan uang. Pilkada dianggap telah menimbulkan kerugian material, seperti infrastruktur, dan tentu saja jiwa. Pilkada juga dianggap telah memberikan lahan subur buat para pelakunya melakukan money politics.

Pilkada yang mulai digelar pada Juni 2005 ini memang penuh dinamika dalam dunia politik di Indonesia. Pilkada diselenggarakan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004. UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat Pilkada.
Pada 2007 UU mengenai pemilihan kepala daerah kembali keluar. UU nomor 22 ini mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Di dalamnya mengatur pilkada dimasukkan dalam kegiatan pemilu. Pada tahun itu pula pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah disingkat menjadi Pemilukada

Istilah mengenai pemilihan kepala daerah berubah kembali pada 2011. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Dalam UU ini disebutkan bahwa istilah yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam penyelenggaraan pemilihah kepala daerah ternyata banyak menimbulkan masalah. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat kerugian yang disebabkan konflik pascapilkada grafiknya terus meningkat. Data kerugian tersebut tercatat sejak 2005 hingga 2013.

Berdasarkan data Ditjen Otda Kemdagri, yang dikutip suarapembaruan.com, tercatat kerugian pascakonflik pilkada di provinsi maupun wali kota/bupati antara lain jumlah korban meninggal 59 orang, korban luka 230 orang, kerusakan rumah tinggal 279 unit, kerusakan kantor pemda 30 unit, kantor polisi enam unit, dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah 10 unit.
Disebutkan pula jumlah kerusakan fasilitas umum 156 lokasi, kantor partai politik 11 unit, kantor media/surat kabar tiga unit, kendaraan 25 unit dan kawasan pertokoan satu unit di Kota Palembang.

Tentu hal tersebut bukan yang dikehendaki oleh kita. Untuk menegakkan demokrasi memang butuh pengorbanan. Tapi bukan pengorbanan yang seperti itu. Kesiapan untuk dipilih, dan untuk dipilih, siap menang dan siap kalah, serta menghormati hasil akhir pemilihan merupakan pengorbanan yang mahabesar bagi semua komponen pilkada. Betapapun hasil akhirnya sangat menyakitkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pun pernah menilai pilkada langsung menelan biaya yang tidak sedikit. Anggaran akan semakin besar lagi jika pemungutan suaranya harus berlangsung dalam dua putaran.

Bahkan, Mendagri, sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah mengusulkan pemilihan tak langsung untuk menentukan bupati atau wali kota. Sementara untuk pilkada memilih gubernur, pemerintah akhirnya tetap mengusulkan dilakukan secara langsung. Nantinya, pilkada di tingkat kabupaten/kota akan kembali dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Di Kompas.com, Gamawan mengatakan, saat ini RUU Pilkada masih dibahas intensif oleh DPR RI. Pemerintah berharap, pada pertengahan bulan September ini, RUU tersebut disahkan menjadi UU.

Kita tunggu, apakah pemilihan wali kota/bupati akan dipilih oleh DPRD. Hingga kini memang baru rancangan. Jika nanti sudah disahkan semoga membawa perubahan yang berarti. Sejatinya apapun namanya, dan bagaimana penyelenggaraan, pilkada itu ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s