2012, Jabar Bangun 20.000 Ruang Kelas Baru

 

BANDUNG, (PRLM).- Sebanyak 20.000 lebih ruang kelas baru (RKB) bakal berdiri di kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun 2012 ini. Dari jumlah itu, sebanyak 70 persen lebih merupakan program pemerintah pusat dengan sumber dana dari APBN. Sisanya bersumber dari APBD Prov. Jabar dan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menuturkan, sebenarnya jumlah RKB yang sudah pasti dianggarkan ialah 19.250 unit. Dari APBN, jumlahnya 13.250 unit terdiri atas 10.000 RKB untuk Sekolah Dasar (SD) dan 3.250 RKB untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Pemprov sendiri menganggarkan 6.000 RKB di APBD untuk SMA. Total 19.250 RKB. Lalu ada 1.000 RKB yang akan dibangun melalui dana CSR. Berarti lebih dari 20.000 RKB,” katanya kepada wartawan, di Gedung Negara Pakuan, Kamis (16/2).

Enam ribu RKB di tahun 2012 merupakan program lanjutan Pemprov. Jabar. Tahun sebelumnya, Pemprov. Jabar telah menganggarkan di APBD untuk 5.000 RKB. Awalnya, 5.000 RKB itu dibagi-bagi untuk SD/SMP negeri dan swasta. Namun di akhir tahun anggaran, seluruh dana RKB untuk sekolah swasta. Sekolah-sekolah negeri yang sudah berharap-harap mendapat dana itu, terpaksa gigit jari.

Gagalnya program RKB untuk SD/SMP negeri itu karena kebingungan pemerintah dalam hal pengelolaan dana. Pasalnya, pemanfaatan dana tersebut harus melalui proses lelang. Sementara jika untuk sekolah swasta, bisa berbentuk dana hibah.

Komisi E DPRD Jabar menilai, program RKB itu kebijakan yang bagus. Namun program itu jeblok di lapangan karena perencanaannya yang kurang bagus. Berdasarkan kunjungan Komisi E DPRD Jabar ke beberapa daerah, program RKB di tahun 2011 banyak yang tidak tepat sasaran.

“Beberapa sekolah swasta yang dikunjungi kami, ternyata sekolah-sekolah itu bisa disebut sekolah yang mampu. Yayasannya pun bisa dibilang tidak kekurangan uang. Kelas-kelasnya bagus-bagus. Jadi kalau mau membangun dengan dana sendiri pun mereka mampu,” kata anggota Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin kepada wartawan, di Gedung DPRD Prov. Jabar, Kamis.

Menurut Didin, itu terjadi karena Pemprov. Jabar tidak memiliki database yang bagus tentang sekolah-sekolah. “Kan sebenarnya banyak sekolah-sekolah swasta yang kondisinya lebih memprihatinkan dan layak dibantu. Apalagi di daerah pelosok-pelosok,” ujarnya.

Persoalan database itu sering didengungkan Komisi E DPRD Jabar tapi kesalahan yang sama terus terulang. Jika Disdik Jabar belum memiliki database yang baik, Komisi E mengkhawatirkan program 6.000 RKB yang digaungkan tahun 2012, bakal kacau lagi seperti tahun 2011.

“Apalagi dananya lebih besar yaitu Rp 135 juta untuk tiap RKB. Namun sampai sekarang belum ada data detilnya SMA-SMA yang menerima. Jangan-jangan di kejadian lagi seperti tahun lalu yang secara tiba-tiba, RKB itu diberikan kepada sekolah-sekolah swasta. Harusnya sebelum menganggarkan itu, sudah ada data yang menyebutkan sekolah mana saja yang bakal menerima. Tidak asal comot data saja,” kata Didin.

Sumber: Pikiran Rakyat

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s