Minah, nama seorang nenek warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang Jawa Tengah mendadak terkenal dan menjadi perbincangan hangat dihampir semua media. Minah bukanlah selebriti, bukan pula seorang pejabat. Minah hanyalah seorang nenek dengan 7 cucu yang tersandung kasus pencurian 3 buah/ 3 kg (masih simpang siur) buah kakao (coklat), dari perkebunan PT. Rumpun Sari Antan 4 (RSA 4). Nenek 55 tahun ini di vonis hukum 1, 5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan.

Kasus ini bagi saya merupakan ironi penegakan hukum di negeri yang katanya berazaskan Pancasila dan berkeprimanusiaan ini. Kemarin (20/11) Nenek Minah yang diwawancara secara live di salah satu stasiun televisi swasta menyatakan bahwa dirinya telah menyatakan permohonan maaf kepada pihak perkebenunan dan telah mengembalikan barang bukti (3 buah/ 3 kg kakao) yang menjadi pangkal permasalahan. Pihak perkebunan, ternyata bukannya memaafkan mereka malah melaporkan Nenek Minah kepihak kepolisian hingga akhirnya masuk ke persidangan.

Selama dalam masa persidangan pun sang Nenek pun tidak didampingi oleh pengacara, dalam memyampaikan pledoi/ pembelaan Nenek Minah pun tidak membaca transkrip yang telah terstruktur ia hanya menyampaikan apa yang ia rasakan dan ia alami saja.

Hingga akhirnya hakim memvonis, Nenek Minah dengan hukuman 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan. Artinya jika selama 3 bulan Nenek Minah tidak melakukan kembali perbuatan tersebut (pencurian) maka Nenek Minah akan dibebaskan dari jeratan hukum tersebut.

Ironi Hukum

Kasus Nenek Minah, kemabali membukakan mata hati kita dan sekaligus membuktikan bahwa hukum di negeri tidak benar-benar adil. Keadilan hanya milik mereka yang memiliki uang, jabatan dan pengaruh serta relasi yang luas.

Kita semua tentu sepakat bahwa “mencuri” merupakan perbuatan tercela baik dalam jumlah besar maupun kecil. Termasuk Nenek Minah, ia memang benar bersalah dengan pencuriannya. Namun ketika seorang telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya alangkah bijaknya jika kita memaafkan. Terlebih jumlah yang diambil jika dinominalkan relatif tidak terlalu besar hanya puluhan ribu rupiah saja.

Lalu dimana letak keadilan? Para maling kelas tai cicak dapat dipastikan jika mereka tertangkap maka mereka akan mendapat vonis penjara, sedangkan para koruptor yang mengeruk uang negara milyaran rupiah bahkan trilliunan rupiah sangat sedikit yang bisa merasakan hotel prodeo.

Sudah saatnya hakim kita dalam memutuskan sebuah perkara menggunakan prinsip kemanusiaan dan tidak hanya menjalankan hukum secara positifistik semata. Kasus Nenek Minah kembali mencoreng citra lembaga penegak hukum dan lembaga hukum kita dan sangat memalukan. Yang katanya mereka bekerja secara profesional.

Anggodo

Kasus ini pun tentu akan merongrong rasa keadilan masyarakat umum, terutama masyarakat kecil seperti saya. Karena ternyata hukum dan keadilan tidak pernah berpihak kepada orang kecil. Mereka hanya mau melirik pada orang-orang yang memiliki rupiah atau dollar banyak. Kita lihat kasus rekaman Anggodo, sampai saat ini ia belum juga ditetapkan menjadi tersangka.

Dan statusnya masih tetap sebagai saksi pelapor! Dengan alasan belum ada bukti awal yang cukup. Bagi saya sebagai orang yang awam akan hukum, bukti rekaman sudah merupakan bukti awal yang cukup. Jika anda masih ingat dengan kasus pencurian listrik yang cukup heboh, hanya karena ikut men-charge handphone seorang sudah bisa jadi pesakitan.

Sedangkan Anggodo yang nyata-nyata melakukan upaya penyuapan dan rencana pembunuhan terhadap Chandra Hamzah, masih juga mengambang. Malah diperlakukan bak seorang superhero, benar-benar hukum yang hancur, keadilan yang tak pernah adil.

Kasus-kasus ini hendaknya menjadi cambuk dan pelajaran yang berharga bagi para penegak hukum dan para abdi hukum, jangan hanya membela mereka yang berduit. Keadilan seharusnya menjadi milik semua orang, bukankah kata mereka semua manusia sama dimata hukum???

Mata Hukum

Semua manusia sama dimata hukum, itu kata yang sering saya dengar dari mereka. Hukum itu adil dan harus ditegakan, lalu jika demikian adanya kenapa sampai saat ini banyak terjadi ketidakadilan. Saya tidak mempermaslahkan tentang kepuasan tentang hasil persidangan,karena puas dan tidaknya atas putusan akan sangat relatif, namun yang jadi persoalan adalah perlakuan terhadap kaum yang “tertindas” secara hukum.

Yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah, mata hukum yang mana yang dipakai oleh para penegak dan abdi hukum tersebut dalam menangani sebuah perkara??? Tentu yang bisa menjawab pertanyaan ini hanyalah mereka yang berkecimpung didalam lembaga hukum tersebut.

Advertisements