Selasa, 17 November 2009 team 8 atau tim verifikasi pencari fakta bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi melakukan press confrence setelah sehari sebelumnya dilakukan penundaan untuk menyampaikan hasil temuan fakta-fakta dilapangan tentang kasus-kasus yang tengah hits saat ini.

Berikut beberapa rekomendasi dan saran (kesimpulan) yang disampaikan oleh team 8 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

  1. Meminta proses hukum terhadap Bibit-Chandra dihentikan karena bukti materiil dan formilnya lemah. Ada pun yang bisa dilakukan adalah Kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) sedangkan Kejaksaan bisa menerbitkan SKPP ( Surat Keputusan Penghentian Penuntutan).
  2. Memberi rekomendasi agar Presiden: Menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus mereformasi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Melanjutkan reformasi institusional dan personel (reposisi) pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut.
  3. Sebagai shock therapy, presiden perlu memprioritaskan pemberantasan Makelar Kasus (Markus) disemua lembaga penegak hukum. Dimulai dari pemeriksaan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi.
  4. 4. Untuk kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus PT. Masaro Radiocom, proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait kasus dana Budi Sampoeno di Bank Century serta kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan segera dituntaskan.
  5. Presiden disarankan untuk membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh untuk pembenahan lembaga hukum.

Lima poin rekomendasi tersebut memang tidaklah terlalu jauh berbeda dengan rekomendasi yang pertama, hanya ada penambahan pada poin kelima saja.

Advertisements