Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tersandung

Selain kasus pembunuhan Direktur BUMN Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, dan kasus Bibit-Chandra dengan Polri. Kasus yang sangat hangat dibicarakan saat ini disamping rekomendasi team 8 adalah kasus Bank Century. Sebagaimana saya tulis pada tulisan sebelumnya kasus ini terus bergulir dan terus memanas hingga menimbulkan wacana untuk menggunakan hak angket oleh yang terhormat Anggota Dewan.

Sebagian besar fraksi-fraksi di DPR menyetujui penggunaan hak angket tersebut, hanya satu fraksi yang masih gamang dan ragu yaitu fraksi partai demokrat yang nota bene partai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Fraksi ini mengatakan bahwa hak angket merupakan senjata pamungkas dalam kasus ini, mereka jug amengatakan mereka akan menunggu hasil audit BPK. Nah, disinilah letak permasalahannya sekarang. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam upaya menelusuri aliran dana bailout Bank Century diperkirakan akan tersandung dan menemui jalan buntu.

Hal ini dikarenakan adanya UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucisn Uang, pasal 8 ayat g, yang menjelaskan bahwa PPATK (Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan) dalam menjalankan tugasnya hanya melaporkan hasil analisis keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Artinya apa? Bahwa PPATK tidak bisa memberikan batuan berupa memberikan laporan kepada BPK, PPATK hanya boleh memberikan laporan hasil analisanya kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Namun mereka (PPATK) bisa memberikan nasihat dan bantuan kepada BPK jika kita merujuk pada UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 26 ayat d menyebutkan bahwa PPATK bisa memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Jika kita telaah lebih dalam, Undang-undang ini agak tumpang tindih.

Disatu sisi PPATK tidak bisa memberikan bantuan/ laporan kepada BPK dan hanya berwenang membefrikan informasi kepada Kepolisian dan kejaksaan, di ayat lain dikatakan bisa memberikan bantuan dan nasihat kepada yang berwenang (sesuai ketentuan dalam UU TPPU).

Untuk mengatasi kesulitan dan sandungan BPK tersebut ada baiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), dengan tujuan agar BPK mendapat keleluasaan untuk membuka data aliran kas Bank Century tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s