Pita Hitam, Rekaman dan TPF

Pita Hitam

Aksi dukungan terhadap KPK terus bergulir, dan tidak bisa dibendung. Mulai dari aksi demonstrasi hingga aksi treatrikal dan aksi menjaminkan diri untuk kebebasan Bibit dan Chandra, yang lebih unik adalah penggunaan pita hitam sebagai simbol duka dan darurat hukum. Penggunaan pita hitam ini serempak dilakukan dibeberapa daerah. Bahkan banyak karyawan kantoran yang serempak menggunakan pakaian warna hitam-hitam sebagai tanda dukungan terhadap Chandra dan Bibit, unik dan menarik. Begitu besar anemo masyarakat dan begitu besar perhatian masyarakat pada kasus penahanan petinggi KPK ini.

Bagi saya ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat kita sangat ingin pemberantasan korupsi terus berlanjut. Chandra dan Bibit merupakan salah satu ikon pemberantasan korupsi tersebut, itulah kenapa dukungan begitu deras mengalir.

Rekaman Hasil Penyadapan

Pada hari Selasa, 03 November 2009 Mahkamah Konstitusi membuka rekaman hasil sadapan KPK terhadap telepon Anggodo Widjojo adik Anggoro Widjoyo Direktur PT. Masaro Radiocom yang menjadi kunci dari kasus ini, banyak kalangan mendesak agar Bibit dan Chandra dibebaskan demi hukum. Karena dalam rekaman tersebut jelas sekali bahwa Anggodo Widjojo mendesain kasus ini dan dengan jelas mengatakan akan mateni (membunuh, penulis) Chandra.

Saya secara pribadi terus terang sangat kaget mendengarkan hasil rekaman tersebut. Dengan jelas beberapa nama petinggi baik di POLRI maupun di Kejaksaan disebutkan. Seperti “Truno 3” yang merupakan sebutan untuk pejabat Polri Komjen Susno Duaji (Kabareskrim), Wisnu Subroto (Mantan Jamintel), Ketut yang merasa takut teleponnya akan disadap bahkan nama RI-1 pun disebut-sebut dalam rekaman tersebut. Hingga akhirnya Chandra dan Bibit dibebaskan, namun tetap saja kasusnya belum di SP3-kan yang artinya kasusnya akan terus bergulir.

Yang menjadi janggal bagi saya dan mungkin semua masyarakat adalah polisi terkesan sangat melindungi Anggodo Widjojo, setelah diperiksa selama 24 jam akhirnya Anggodo dibebaskan dengan alasan yang menurut saya sangat naif, belum ada bukti permulaan yang cukup! Hmmm…ada apa gerangan dengan hukum di negeri ini??? bukankah bukti rekaman itu sudah cukup? Bukankah Anggodo sudah mengakui bahwa dia mengeluarkan sejumlah uang untuk menyogok? Bukankah dia mengakui bahwa dialah yang berbicara direkaman tersebut?. bukankah melakukan penyogokan merupakan salah satu dari yang disebut tindak kriminal?

Berbeda dengan penahanan yang dilakukan polisi terhadap Chandra dan Bibit yang cenderung grasak-grusuk, dengan pedenya Kadivhumas Mabes Polri menyatakan akan menggunakan hak polisi untuk menahan Bibit dan Chandra, polisi sebenarnya tidak berhak melakukan penahanan mereka hanya memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu.

Kasus ini akan membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan terus merosot, terlebih setelah pembenbasan Anggodo dengan alasan yang terlihat mengada-ada. Ini melukai rasa keadilan masyarakat kita, jika kita masih ingat kasus Artalita Suryani kejadiannya hampir sama dengan kasus ini. sama-sama menyetir para penegak hukum. Miris, sedih dan kecewa jika penegakan hukum di negeri ini masih sama seperti ini. bukankah yang benar itu benar dan yang salah itu salah???

Tim Pencari Fakta

Setelah namanya dicatut dalam rekaman hasil sadapan KPK Presiden RI membentuk Tim Verifikasi dan Pencari Fakta untuk kasus ini, berikut susunannya:

  1. Ketua : Adnan Buyung Nasution (Anggota Watimpres)
  2. Wakil Ketua : Koesparmono Irsan (Mantan Anggota KomNas HAM)
  3. Sekretaris : Denny Indrayana (Staff Khusus Kepresidenan Bidang Hukum)
  • Anggota :
  1. Komaruddin Hidayat ( Rektor UIN Syarif Hidayatullah)
  2. Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)
  3. Todung Mulya Lubis (Advokat/ Praktisi Hukum)
  4. Amir Syamsudin (Advokat/ Praktisi Hukum)
  5. Hikmahamnto Juwana (Guru Besar Fakultas Hukum UI)

Tim ini dibentuk oleh Presiden atas desakan dari berbagai kalangan untuk bisa menengahi dan membuat langkah tegas atas konflik yang terjadi antara Polri dan KPK. Dengan dibentuknya tim ini kita semua tentu berharap kasus ini akan cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Hingga kegalauan masyarakat akan penegakan hukum dinegeri ini akan sedikit terobati.

Tim ini dibentuk untuk menguji penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Polisi, Kejagung, dan KPK sehubungan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani saat ini, seperti kasus Bank Century, PT Masaro Radiocom dan kasus-kasus lainnya. Untuk metode pengumpulan fakta, analisis kesimpulan dan rekomendasi yang dilakukan dengan 4 metode yaitu : meminta keterangan dari saksi-saksi, mengakses dan memeriksa dokumen, membuat analisis dan rekomendasi serta memberikan laporan kepada pemberi tugas (Presiden) dan publik.

KPK

3 thoughts on “Pita Hitam, Rekaman dan TPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s